Menengok Status FB Kepala SUku KBQT | Fina Af'idatussofa
Banyak yang tanya-tanya kenapa minggu kemarin saya ke KPK. Bahkan pas saya di KPK ada yang telepon saya minta ketemu lalu saya jawab: "saya sedang di luar kota". Dia tanya lagi: "luar kotanya dimana?" saya jawab: "DI KPK". Dia langsung nyahut: "oh, maaf" dan langsung ditutup. Rupanya banyak yang salah paham. Ya, benar. Tanggal 2 – 5 Juli saya diundang KPK bersama Prof Syafii Maarif, Prof Djamaluddin Ancok, dan Rm Carolus sebagai narasumber dalam acara Workshop Pimpinan dan Pejabat Struktural KPK. Saya mendapat kepercayaan untuk berbagi tentang aksi kemanusiaan di Salatiga.
Saya sempatkan berbagi tentang Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (KBQT) yang saya klaim sebagai model pembelajaran yang berbasis pada konteks kehidupan lokal (local living context / community based) dan berpusat pada anak / pembelajar (child/learner centered learning). Saya sampaikan bahwa model pembelajaran ini lebih memungkinkan mengembangkan daya imajinasi, kreasi serta inovasi anak sehingga banyak sekali karya-karya yang dihasilkan anak. Tampak pada layar gambar komik karya Sankan Nacah Mamangi yang sedang saya pamerkan. Dan tetap terjangkau karena bahkan masalah kebutuhan pembiayaan pembelajaran menjadi bahasan yang disepakati bersama oleh semua yang terlibat.
Saya juga berbagi tentang Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) sebagai gerakan pemberkuasaan rakyat desa (people empowering). Saya sampaikan juga rencana pengembangan Jamaah Produksi yang pro poor dan gender sensitive sekaligus bermuara pada perwujudan keberkuasaan rakyat pedesaan di Jawa Tengah yang sudah disepakati bersama dalam kontrak politik antara SPPQT bersama Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng terpilih).
Jamaah Produksi (JP) adalah Kelompok Usaha Bersama berbasis masyarakat pedesaan yang beranggotakan minimal 20 orang dan maksimal 30 orang. Angka 20 dimaksudkan untuk mempermudah kalau JP ini nanti mau di-badan hukumkan koperasi produksi sebagaimana diatur dalam UU Koperasi. Angka 30 dimaksudkan untuk mempermudah (mengefektifkan) ketika seluruh anggota JP ini nanti mengadakan pertemuan permusyawaratan. Termasuk salah satu persyaratan adalah JP ini nanti harus mengagendakan pertemuan rutin bulanan atau mingguan yang diharapkan sekaligus menjadi media pendidikan kritis. Kritis pada ketidakadilan (baik ketidakadilan sosial termasuk relasi gender maupun ketidakadilan lingkungan), juga kritis pada kesewenang-wenangan kekuasaan, penyimpangan kekuasaan atau juga esensi dari gerakan anti korupsi (pencegahan) yang disinyalir oleh banyak kalangan bahwa KPK harus mengoptimalkan lagi gerakan pencegahan ini.
JP ini harus pro poor. Minimal 60 % dari total anggotanya harus dari kalangan petani penggarap/buruh/nelayan miskin, juga harus gender sensitive, minimal 50 % dari total anggotanya harus perempuan. Angka 50 % ini sempat dikritisi oleh kawan baik saya Eva Sundari (anggota DPRRI F PDIP). Eva bilang : "apa nanti tidak menyulitkan? Sementara aturan kuota 30 % saja sempat menyulitkan mencari caleg perempuan?". Saya jawab justeru akan mempermudah karena nanti bakal tersedia banyak aktifis perempuan. Setelah JP terbentuk nanti, SPPQT bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah pimpinan Ganjar Pranowo akan berusaha sekuat tenaga memberikan pendampingan sehingga JP ini nanti berkemampuan optimal merumuskan Business Plan yang layak bahkan bankable yang akan dinilai oleh independent account officer. Dan selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memposisikan diri sebagai penjamin (avalis) bagi JP yang mau akses pembiayaan dari institusi keuangan atau bank.
Bidang usaha JP juga harus selalu terkait dengan sumberdaya yang tersedia (tidak eksploitatif). bisa usaha budidaya pertanian, peternakan, atau perikanan atau gabungan dari ketiganya atau pengolahan hasil pertanian dan selalu berusaha mencari yang tingkat ketergantungannya dengan external input lebih-lebih yang pabrikan yang paling minimal. Baik saja, misalnya usaha produksi batako / paving karena memang ada potensi yang sangat besar lahar dingin Merapi bagi desa-desa yang terkena aliran lahar dingin akibat erupsi Merapi misalnya. Dan tentu, aspek 'menguntungan' yang selalu menjadi pertimbangan utama.
SPPQT telah mengenalkan usaha bertani organic terpadu (Integrated Organic Farming)yang memadukan dari sektor peternakan, budidaya tanaman, dan perikanan. Misalnya ternak sapi baik penggemukan, peranakan atau sapi perah, lalu kotoran dari ternak itu diproses dulu kedalam digester dan diproses fermentasi oleh anaerobs microorganism dan menghasilkan gas methane (CH4) yang mestinya paling tinggi kontribusinya merusak lapisan ozon, 21 kali lipat GWP (Global Worming Potential)nya dari CO2 (Carbon Dioxide)namun karena dibakar digunakan memasak atau lampu penerangan sehingga menjadi CO2 yang GWPnya tinggal 1 (satu). Sampai disini petani sudah berkontribusi besar ikut menanggulangi pemanasan global sekaligus mengembangkan renewable energy (energi alternatif terbarukan non fosil).
Lalu, kotoran yang sudah terfermentasi tadi yang cair bisa langsung digunakan pemupukan langsung ke lahan budidaya tanaman atau diproses lagi dengan tambahan ekstraksi tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi pupuk cair organic yang bersahabat dengan alam. Padatannya bisa digunakan langsung ke tanaman sebagai kompos atau dijadikan makanan dulu untuk cacing. Cacingnya bisa digunakan untuk bahan kosmetik, obat, atau pakan lele, belut, atau bahkan belut sidat yang harga jualnya sangat mahal, baru kotoran cacing (kascing)nya digunakan sebagai pupuk organic yang sangat bagus. Integrated Organic Farming (IOF) mestinya juga memadukan sektor politik misalnya pemenuhan hak petani atas sumberdaya produksi tanah sehingga musti ada juga program reforma agraria (land reform). Nah, utk ini sudah ada kesepakatan antara SPPQT dengan Walikota Salatiga. Untuk Jamaah Produksi yang di Salatiga nanti bisa akses pada tanah bengkok eks desa yang berubah menjadi kelurahan karena UU tentang Pemerintahan Daerah no 22 th 1999.
Masing-masing desa bisa ada banyak JP. Dan idealnya seluruh Petani miskin di desa bergabung kedalam JP. Sehingga sangat dimungkinkan kalau di desa ada 180 keluarga tani maka akan ada 10 JP. Taruh rata-rata per desa ada 5 JP maka di seluruh Jateng akan ada sekitar 40.000 JP !!!. Bisa dibayangkan bagaimana situasi keberdayaan civil society, keberdayaan perempuan, kerukunan antar kelompok masyarakat, kelestarian lingkungan, ketersediaan energi terbarukan dan seterusnya-dan seterusnya.
Bahkan Prof. Dr. Djamaluddin Ancok yang bicara sebelum saya sempat melontarkan prediksinya kalau bangsa Indonesia serius pada sumberdaya yang tersedia, tahun 2040 akan menjadi bangsa terbesar ke 4 setelah Cina, India, dan A.S. Menurut saya, kalau Pemprov Jateng serius dan kerja keras sehingga 5 tahun kedepan JP sudah tersebar di seluruh 8000 desa di Jateng, dan secara simultan langsung diikuti oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia, maka, di tahun 2020 Indonesia bahkan menjadi Negara terbesar no 1 di seluruh dunia !
Alhamdulillah, seluruh peserta Workshop Pimpinan dan Pejabat Struktural KPK sangat antusias mengikuti ceramah saya. Semua mengomentari positif dan mendukung. Pak Busyro Muqoddas bahkan akan menghubungi langsung Mas Ganjar untuk member dukungan gerakan ini. Bang Abraham Samad sudah memutuskan akan berkunjung ke KBQT dan SPPQT dalam waktu dekat untuk memberi dukungan pada anak-anak KBQT dan teman-teman pegiat pemberkuasaan petani di SPPQT. Mas Johan Budi sempat merasa kecapaian menjadi jubir KPK dan ingin pulang kampung mengikuti jejak saya. Mas Billah (penasehat KPK) sangat berharap agar gerakan pemberkuasaan di Salatiga ini ditulis sehingga menjadi model gerakan penguatan masyarakat warga yang komprehensif dan bisa direplikasi di seluruh dunia. — bersama Bambang Widjojanto dan Abraham Samad.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan